Yogyakarta, 8 April 2026 — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus bergerak nyata untuk mengubah kawasan perbatasan dari sekadar “halaman belakang” menjadi beranda depan Indonesia yang produktif. Melalui diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) di Yogyakarta, BNPP merangkul berbagai pihak untuk memacu percepatan ekonomi di wilayah perbatasan laut.
Langkah ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan upaya serius pemerintah untuk memastikan kekayaan laut di wilayah ujung negeri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Mengolah Kekayaan Laut, Menyejahterakan Rakyat
Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP,Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa kunci utama pembangunan perbatasan terletak pada pengelolaan sumber daya lokal yang tepat sasaran. Beliau menyoroti potensi besar komoditas garam di berbagai wilayah perbatasan yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kami ingin Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) semakin mandiri. Fokus kita adalah bagaimana potensi lokal, seperti garam yang punya nilai ekonomi tinggi, bisa dikelola dengan baik sehingga ekonomi warga lokal tumbuh berkelanjutan,” ujarnya penuh optimisme.
Pariwisata dan Digitalisasi: Wajah Baru Perbatasan
Senada dengan semangat tersebut, Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto (mewakili Kementerian Pariwisata RI), memaparkan bahwa masa depan perbatasan juga terletak pada sektor pariwisata yang modern dan inklusif.
Ia membagikan lima program prioritas yang akan dijalankan secara terintegrasi dari pusat hingga ke daerah. Beberapa poin kunci yang ia tekankan meliputi:
-
Aksi Nyata Lewat Event: Menghidupkan kawasan perbatasan dengan penyelenggaraan berbagai acara menarik.
-
Adaptasi Digital: Mendorong digitalisasi di sektor pariwisata agar kawasan perbatasan lebih mudah dikenal dunia.
-
Desa Wisata Mandiri: Mengembangkan potensi unggulan desa menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas sektor adalah keharusan. Kita tidak hanya ingin membuat tempat yang cantik untuk dikunjungi, tapi juga membangun sistem yang berdampak langsung pada dompet dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” jelas Yusuf.
Sinergi untuk Masa Depan
FGD ini melahirkan komitmen kuat antar-pemangku kepentingan untuk saling bahu-membahu. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberi nilai tambah nyata bagi daerah.
Dengan sinergi yang solid, kawasan perbatasan kini menatap masa depan baru: bukan lagi sebagai wilayah terluar yang sunyi, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, mandiri, dan membanggakan bagi Indonesia.
Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Borobudur
