Yogyakarta, 31 Mei 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus memperkuat fondasi industri pariwisata nasional agar tampil lebih kompetitif di kancah global. Dalam langkah strategis teranyar, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana secara resmi menyerahkan sertifikat halal kepada perwakilan pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Momentum ini menandai komitmen masif pemerintah dalam mengakselerasi terwujudnya ekosistem pariwisata halal yang berkualitas, inklusif, dan berbasis keberlanjutan lingkungan serta budaya.
Agenda penyerahan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, pada Minggu (31/5). Sinergi lintas lembaga ini merupakan implementasi nyata dari perjanjian kerja sama strategis nasional yang dirancang khusus untuk memotong rantai birokrasi, serta mempercepat proses sertifikasi halal bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh destinasi unggulan Indonesia, khususnya yang berbasis pedesaan.
“Kehadiran kami di Desa Wisata Jatimulyo hari ini bukan sekadar agenda seremonial penyerahan dokumen administratif. Ini adalah manifestasi dan penegasan komitmen bersama antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH untuk membangun sebuah struktur pariwisata nasional yang tangguh, inklusif, bernilai tambah tinggi, serta mampu memberikan dampak ekonomi multiplier secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal,” tegas Menpar Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutannya.
Ekspansi Program dan Transformasi Skala Nasional
Program percepatan sertifikasi halal ini memiliki rekam jejak implementasi yang terukur. Diinisiasi pertama kali pada Juli 2025 melalui proyek percontohan (pilot project) di 20 desa wisata percontohan, program ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap volume penjualan UMKM lokal. Berdasarkan evaluasi komprehensif pada akhir tahun 2025, Kementerian Pariwisata mengambil kebijakan strategis untuk memperluas cakupan program secara agresif ke 1.500 desa wisata di seluruh penjuru Indonesia.
Hingga pencatatan data per 30 Mei 2026, Desa Wisata Jatimulyo telah menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan sebanyak 123 pengusaha UMKM dan 139 produk makanan, minuman, serta jasa boga yang berhasil mengantongi sertifikat halal resmi. Dalam skala makro, kolaborasi nasional ini telah membuahkan hasil yang impresif dengan menerbitkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Program akselerasi ini sekaligus menjadi instrumen penguat bagi 15 provinsi yang tengah berkompetisi dalam pemeringkatan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
Meningkatkan Daya Saing Pasar dan Standar Kepercayaan Global
Menteri Pariwisata menekankan bahwa kepemilikan sertifikat halal bertindak sebagai katalisator utama dalam mendongkrak daya saing desa wisata. Di tengah lanskap pariwisata global yang semakin kompetitif, jaminan kehalalan produk tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai pelengkap administrasi, melainkan telah bergeser menjadi instrumen penjamin mutu (quality assurance) yang diakui secara internasional.
Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini kokoh menempati peringkat kelima dalam kontribusi sertifikasi halal nasional, berada di bawah koridor performa Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Riau. Menpar Widiyanti optimistis posisi ini akan terus meningkat seiring tingginya kesadaran kolektif dari para pelaku industri lokal.
“Ketika produk UMKM di desa wisata telah tersertifikasi halal secara resmi, maka nilai tawar dan daya saing mereka otomatis melonjak secara eksponensial. Kepercayaan konsumen, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, akan terbangun dengan kokoh. Ini membuka lebar akses pasar formal yang lebih luas, termasuk peluang untuk menembus jaringan rantai pasok hotel berbintang dan sektor retail modern,” tambah Menpar.
Jatimulyo Sebagai Role Model Ekosistem Pariwisata Berkelanjutan
Pemilihan Desa Wisata Jatimulyo sebagai pusat lokus penyerahan sertifikat didasarkan pada komitmen dan prestasi konkret yang ditunjukkan oleh desa ini. Jatimulyo merupakan peraih Juara I Kategori Desa Wisata Maju pada ajang bergengsi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Jauh sebelum pencapaian tersebut, desa ini juga telah mendapatkan fasilitasi sertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan semenjak tahun 2020.
Sebagai wilayah yang masuk dalam kawasan koordinasi teknis Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Jatimulyo terus mendapatkan pendampingan intensif. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama BPOB, Yusuf Hartanto, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa instansinya menempatkan sertifikasi halal sebagai pilar krusial dalam program standardisasi destinasi wisata di zona penyangga Borobudur-Yogyakarta. Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak konsumen dan pelancong global terpenuhi dengan baik.
Reposisi Konsep Halal: Standar Global untuk Higienitas dan Transparansi
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, dalam paparannya menggarisbawahi terjadinya pergeseran paradigma (shifting paradigm) mengenai konsep halal di tingkat global. Tren pariwisata dunia menunjukkan bahwa preferensi terhadap produk halal kini diadopsi secara luas oleh negara-negara non-Muslim seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.
“Halal telah bermutasi menjadi simbol universal yang merepresentasikan kesehatan, kebersihan tinggi, jaminan keamanan konsumsi, serta transparansi proses produksi. Sinergi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH ini diproyeksikan menjadi pilar penyokong utama dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pada periode strategi 2028–2029,” jelas Haikal Hasan.
Apresiasi mendalam juga mengalir dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, yang hadir mewakili Gubernur DIY, menyatakan bahwa langkah ini merupakan fondasi peradaban ekonomi baru di tingkat desa. “Kita sedang membuktikan bahwa entitas desa mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang modern tanpa harus mengorbankan akar kebudayaan dan keluhuran nilai lokalnya,” tegas Imam.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyimpulkan bahwa jaminan kepastian halal ini akan memberikan rasa aman yang paripurna bagi para pelancong, sekaligus meningkatkan daya tarik kunjungan secara berkelanjutan ke wilayah Kulon Progo.
Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Borobudur
Klik, follow & subscribe website & medsos kami👇🏻
Website https://bob.kemenpar.go.id/
Instagram @boborobudur
Twitter/X @BOBorobudur
Tiktok @boborobudur
Facebook Badan Otorita Borobudur
Youtube BOBorobudur
