Jakarta, 19 November 2026 – Keterbukaan informasi publik merupakan wujud nyata tanggung jawab lembaga kepada masyarakat, karena melalui keterbukaan, masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengawasi setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) meraih penghargaan sebagai PPID Pelaksana dengan Kualifikasi Informatif dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen BPOB dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima oleh BPOB dalam kegiatan Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata bertema “Strategi Konten Berdampak bagi Masyarakat” yang diselenggarakan di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11). BPOB hadir melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama, Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik, sekaligus menerima penghargaan yang diserahkan dalam rangkaian acara tersebut.

Sekretaris Kementerian Pariwisata sekaligus Atasan PPID Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pijakan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam mendukung komitmen sektor pariwisata untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif. Melalui penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2026, Kementerian Pariwisata mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi pada seluruh unit kerja, baik PPID tingkat I di lingkungan kedeputian maupun PPID pelaksana.

Pelaksanaan Monev tersebut telah dilakukan sejak 2023 melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner, visitasi, hingga pemaparan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar pemberian penghargaan kepada unit kerja yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, mengapresiasi penyelenggaraan forum dan penganugerahan sebagai wujud komitmen Kementerian Pariwisata dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi perlu menjadi bagian yang terintegrasi dalam budaya kerja organisasi, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas. Pengelolaannya tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk dalam melindungi informasi yang dikecualikan. Komitmen pimpinan juga menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas PPID di setiap unit kerja.

Lebih lanjut, pelayanan informasi publik perlu terus dikembangkan agar semakin inklusif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Dengan demikian, penghargaan yang diberikan bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus memperkuat kualitas tata kelola informasi.

Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kementerian Pariwisata juga terus mengembangkan berbagai kanal komunikasi dan layanan informasi, salah satunya melalui platform Halo Wonderful Indonesia sebagai pintu utama pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Melalui tema “Strategi Konten Berdampak bagi Masyarakat”, forum ini turut menegaskan pentingnya menyampaikan informasi yang benar, kredibel, dan dikemas secara menarik agar masyarakat semakin tertarik untuk mengakses informasi resmi. Informasi mengenai program dan kebijakan Kementerian Pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung perkembangan ekosistem pariwisata secara berkelanjutan.

Capaian sebagai PPID Pelaksana Informatif menjadi motivasi bagi BPOB untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Ke depan, BPOB berkomitmen memperkuat pengelolaan informasi yang transparan, responsif, dan inklusif, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penguatan keterbukaan informasi publik, BPOB berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pembangunan pariwisata yang semakin terbuka, partisipatif dan berkelanjutan.

 

Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Borobudur

 

Klik, follow & subscribe website & medsos kami👇🏻

Website https://bob.kemenpar.go.id/
Instagram @boborobudur
Twitter/X @BOBorobudur
Tiktok @boborobudur

By Published On: Kamis, 19 November 2026Views: 22

Share This Story, Choose Your Platform!