Yogyakarta, 29 April 2026 — Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menggelar Rapat Koordinasi Ketersediaan Transportasi Umum di Kawasan Pariwisata Borobudur Highland dan Sekitarnya pada Rabu (29/4) di ruang rapat Borobudur Highland.
Rapat ini bertujuan untuk membahas peluang pengembangan layanan transportasi umum, khususnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), guna meningkatkan aksesibilitas menuju Borobudur Highland dan destinasi wisata di sekitarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPTD Kelas II DIY, BPTD Kelas I Jawa Tengah, Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, serta jajaran Direktorat Destinasi BPOB.
Direktur Destinasi BPOB, Neysa Amelia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan konektivitas transportasi menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata Borobudur Highland.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin mendapatkan masukan terkait kemungkinan penyediaan layanan transportasi umum yang dapat menjangkau kawasan Borobudur Highland dan destinasi wisata di sekitarnya,” ujarnya.
Kepala Seksi Sarana Angkutan BPTD Kelas II DIY, Marvian D. Saputra, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menjelaskan bahwa layanan transportasi KSPN merupakan pilihan yang tepat untuk mendukung mobilitas wisatawan.
Saat ini, layanan KSPN telah melayani beberapa rute utama, antara lain:
- Malioboro – Borobudur
- Malioboro – Obelix Sea View
- Malioboro – Pantai Drini
Selain itu, terdapat usulan rute baru untuk tahun 2027 seperti Malioboro – Menoreh Dreamland – Wisata Tebing Gunung Gajah.
Dalam diskusi, disampaikan bahwa pengembangan rute transportasi tidak dapat dilakukan secara instan. Perlu berbagai kajian teknis, seperti kondisi jalan, kontur wilayah, jenis kendaraan, hingga aspek operasional dan bahan bakar.
Selain itu, tingkat okupansi penumpang juga menjadi faktor penting. Rute dengan tingkat keterisian di bawah 30% berpotensi dihentikan, sementara di atas 60% dapat beralih ke layanan non-subsidi.
Layanan KSPN sendiri merupakan transportasi bersubsidi yang dirancang untuk mendukung sektor pariwisata, berbeda dengan angkutan perintis yang ditujukan untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Kolaborasi Lintas Wilayah Jadi Kunci
Kepala Bidang Sarana dan Angkutan BPTD Kelas I Jawa Tengah, Harwinanto, menambahkan bahwa usulan rute yang melintasi wilayah Borobudur juga perlu melibatkan BPTD Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa proses pengajuan rute baru memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui persetujuan Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, strategi yang lebih memungkinkan adalah dengan menambah destinasi atau memperpanjang rute yang sudah ada.
Selain itu, BPOB didorong untuk memperluas kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan Purworejo guna memperkuat peluang realisasi layanan transportasi tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
Ketersediaan transportasi umum yang memadai tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan serta memperkuat daya saing destinasi Borobudur Highland di tingkat nasional maupun internasional.
Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Borobudur
